Tabel Tarif Pelanggaran Lalu Lintas Secara Umum Yang Ditindak dengan Tilang Sesuai Undang-Undang No. 14 Tahun 1992


Tabel Tarif Pelanggaran Lalu Lintas
Secara Umum
Yang Ditindak dengan Tilang
Sesuai Undang-Undang No. 14
Tahun 1992

Tambahan

Cara Mengajukan Klaim Asuransi
Pemilik SIM
Pada saat kita membuat/memperpanjang SIM
biasanya ditawarkan untuk membayar premi sebesar
Rp 15000 (pada loket terakhir saat menerima SIM),
uang tersebut digunakan sebagai asuransi kecelakaan
pemilik SIM. Jadi sewaktu kita mengalami kecelakaan
di jalan maka kita dapat mengajukan klaim agar uang
asuransinya bisa cair.
Caranya :
1. Isi semua formulir yang disyaratkan lalu ajukan
klaim ke kantor resmi asuransi untuk pemegang
SIM yaitu PT Asuransi Bhakti Bhayangkara.
2. Syarat yang wajib dipenuhi yaitu keterangan
dari kepolisian mengenai kecelakaan, surat
keterangan dokter tentang cacat yang terjadi
akibat kecelakaan tersebut, fotokopi SIM dan
KTP, serta kartu asuransi kecelakaan diri yang
kita peroleh waktu buat/perpanjang SIM.
3. Untuk klaim meninggal dunia dan cacat tetap
dibayarkan sebesar Rp1.000.000,- untuk
klaim biaya perawatan dibayarkan sebesar
Rp100.000,-
4. Klaim asuransi ini hanya berlaku buat yang
menyetir, kalau yang dibonceng sudah pasti
dapat asuransi.
PERSYARATAN PEMBUATAN SIM
Persyaratan dan Tata Cara memperoleh SIM
Golongan A baru (PS.217 PP 44/93)
1. Sehat jasmani dan rohani dinyatakan dengan
surat keterangan Dokter.
2. Berusia sekurang-kurangnya 17 tahun.
3. Membayar formulir di BII/BRI.
4. Mengisi formulir permohonan.
5. Dapat menulis dan membaca huruf latin.
6. Melampirkan foto copy KTP.
7. Memiliki pengetahuan yang cukup mengenai
lalu-lintas jalan dan memiliki ketrampilan
mengemudikan kendaraan bermotor.
8. Lulus ujian teori dan praktek.
Persyaratan dan Tata Cara
memperoleh SIM Golongan A
khusus (PS.217 PP 44/93)
1. Sehat jasmani dan rohani dinyatakan dengan
surat keterangan Dokter.
2. Berusia sekurang-kurangnya 20 tahun.
3. Membayar formulir di BII/BRI.
4. Mengisi formulir permohonan
5. Dapat menulis dan membaca huruf latin.
6. Melampirkan foto copy KTP.
7. Memiliki pengetahuan yang cukup mengenai
lalu-lintas jalan dan memiliki ketrampilan
mengemudikan kendaraan bermotor.
8. Lulus ujian teori dan praktek.
Persyaratan dan Tata Cara
memperoleh SIM Golongan C baru
(PSL.217 PP 44/93)
1. Sehat jasmani dan rohani dinyatakan dengan
surat keterangan Dokter.
2. Berusia sekurang-kurangnya 16 tahun.
3. Membayar formulir di BII/BRI.
4. Mengisi formulir permohonan.
5. Dapat menulis dan membaca huruf latin.
6. Melampirkan foto copy KTP.
7. Memiliki pengetahuan yang cukup mengenai
lalu-lintas jalan dan memiliki ketrampilan
mengemudikan kendaraan bermotor.
8. Lulus ujian teori dan praktek.
SIM A – B
1. Umur minimal 20 tahun.
2. SIM A-nya sudah 1 (satu) tahun.
3. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan
dengan surat keterangan Dokter.
4. Membayar formulir di BII/BRI.
5. Mengisi formulir permohonan
6. Melampirkan KTP dan SIM yang
ditingkatkan.
7. Memiliki pengetahuan yang cukup masalah
kelalu-lintasan.
8. Lulus ujian teori dan praktek.
SIM B I – B II
1. Umur minimal 20 tahun.
2. SIM B I-nya sudah 1 (satu) tahun.
3. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan
dengan surat keterangan Dokter.
4. Membayar formulir di BII/BRI.
5. Mengisi formulir permohonan
6. Melampirkan KTP dan SIM yang
ditingkatkan.
7. Memiliki pengetahuan yang cukup masalah
kelalu-lintasan.
8. Lulus ujian teori dan praktek.
SIM B I – B I Umum
1. Umur minimal 20 tahun.
2. SIM B I-nya sudah 1 (satu) tahun.
3. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan
dengan surat keterangan Dokter.
4. Membayar formulir di BII/BRI.
5. Mengisi formulir permohonan.
6. Melampirkan KTP dan SIM yang
ditingkatkan.
7. Memiliki pengetahuan yang cukup masalah
kelalu-lintasan.
8. Lulus ujian teori dan praktek.
SIM B II – B II Umum
1. Umur minimal 20 tahun.
2. SIM B II-nya sudah 1 (satu) tahun.
3. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan
dengan surat keterangan Dokter.
4. Membayar formulir di BII/BRI.
5. Mengisi formulir permohonan.
6. Melampirkan KTP dan SIM yang
ditingkatkan.
7. Memiliki pengetahuan yang cukup masalah
kelalu-lintasan.
8. Lulus ujian teori dan praktek.
Persyaratan Perpanjangan SIM
Golongan C (PSL.217 PP 44/93)
1. Sehat jasmani dan rohani dinyatakan dengan
surat keterangan Dokter.
2. Menyerahkan/melampirkan SIM yang
diperpanjang.
3. Membayar formulir di BII/BRI.
4. Mengisi formulir permohonan.
5. Dapat menulis dan membaca huruf latin.
6. Melampirkan foto copy KTP.
Tata cara dan Persyaratan
Perpanjangan Pindah Masuk (dari
daerah) (PSL.224 PP 44/93)
1. Sehat jasmani dan rohani dinyatakan dengan
surat keterangan Dokter.
2. Membawa kartu Induk/pengantar dari Satuan
Lalu-lintas yang mengeluarkan SIM.
3. Membayar formulir di BII/BRI.
4. Mengisi formulir permohonan.
5. Melampirkan KTP.
Tata cara dan Persyaratan SIM
Mutasi (keluar daerah)
(PS. 224 PP.44/93)
1. Mencabut berkas/kartu Induk dari Satuan
Lalu Lintas asal dan pengantar dari Kasubbag
SIM.
2. Melampirkan KTP wilayah yang dituju.
3. Melaporkan kepada Kepala Satuan Lantas yang
dituju.
Persyaratan SIM Hilang atau Rusak
(PS. 255 PP.44/93)
1. Sehat jasmani dan rohani dinyatakan dengan
surat keterangan Dokter.
2. Laporan Polisi kehilangan SIM.
3. Membayar formulir di BII/BRI.
4. Mengisi formulir permohonan.
5. Melampirkan KTP.
Persyaratan Pengurusan SIM
Internasional (PS.231 PP 44/93)
1. Salinan Surat Ijin Mengemudi yang dimiliki.
2. KTP.
3. Pasport.
4. Foto B/W ukuran 4 x 6 = 5 lembar.(untuk pria
= berdasi)
5. Mengajukan permohonan ke IMI.
Persyaratan SIM untuk orang asing
1. Memiliki Pasport dan KIMS atau Surat Tanda
Tugas diplomatik.
2. Bagi yang sudah memiliki SIM di negaranya atau
SIM Internasional harus mengikuti ujian teori.
3. Bagi yang belum pernah memiliki SIM, harus
mengikuti dan lulus ujian teori dan praktek.
4. SIM untuk orang asing berlaku 1 tahun, kecuali
diplomatik berlaku 5 tahun.
5. Berbadan sehat jasmani dan rohani yang
dinyatakan dengan keterangan Dokter.
Contoh Kasus Tilang yang Terjadi di
Kawasan DKI Jakarta
Tips pada saat kena Tilang Polisi di Jalan
1. Kalo Anda ditilang di jalan sebenarnya ada dua
pilihan, form biru dan form merah.
2. Form biru adalah kalau Anda terima kesalahan
Anda (artinya Anda tidak perlu berdebat dengan
hakim). Dengan form ini Anda membayar
dendanya di BRI yang ditunjuk. Habis bayar
denda resmi ke BRI, ambil SIM atau STNK
yang disita ke kantor Ditlantas POLDA Metro di
Pancoran. Disini ada ruang khusus loket Tilang,
ruang tunggu nyaman ber-AC, dengan hiburan
SateliteTV.
3. Form merah artinya Anda tidak terima kesalahan,
dan diberi kesempatan untuk bernegosiasi atau
minta keringanan dengan hakim. Biasanya
tanggal sidang adalah maksimum 14 hari dari
tanggal kejadian, tergantung hari sidang Tilang
di PN (Pengadilan Negeri) bersangkutan. Misal
Anda ditilang di Kuningan, berarti sidang di PN
Jaksel, jl ampera, disini sidang tilang setiap hari
selasa. Lalu oleh polisi, SIM atau STNK akan
diserahkan ke kantor Ditlantas Pancoran itu
sampai dengan H-1 tanggal sidang. Jadi selama
masih di Pancoran SIM/STNK itu bisa ditebus
tanpa sidang ke PN, cukup ke loket yang Anda
sebutkan tadi, dan serahkan form merah, bayar
dendanya, SIM/STNK dapat kembai di tangan
Anda.
4. H-1 tgl sidang dan seterusnya, SIM/STNK
sudah dikirim ke pengadilan sesuai daerah
perkara, jadi harus ditebus di PN masingmasing
5. Kalau ingin hadir di persidangan, datang sesuai
tanggal sidang yang tertera di surat Tilang ke
PN yang ditunjuk. Tapi ini tidak disarankan.
Kenapa? Karena antriannya banyak. Kita tidak
punya kesempatan bertemu hakim, karena
sidangnya sebenarnya IN ABSENTIA, dan
banyak CALO yang menawarkan bantuan.
Lebih baik tidak.
6. Lebih baik biarkan saja tanggal sidang, ambil
SIM/STNK terserah Anda di hari lain, hindari
hari sidang tilang biar tidak ramai. Kemudian
langsung menuju Loket khusus Tilang yang
ada di masing-masing PN. Tunjukkan form
merahnya, dalam 5 menit SIM/STNK sudah
di tangan Anda dengan membayar denda resmi.
Sebelumnya cermati berapa denda resminya,
biar tidak dilebih-lebihkan dengan petugasnya.
Misal, Anda tahu denda masuk jalur cepat (naik
motor) Rp15000, petugas bilang Rp25600,
diberi angka 600 seolah-olah itu perhitungan
rumus, padahal akal-akalan saja biar ada yang
masuk kantong petugas. Diberi uang Rp 15.000
petugas tidak akan protes.
7. Intinya : jangan sekali-kali damai dengan polisi
di jalanan, tilang saja, pilih prosedur sesuai
tips di atas, tidak usah sidang kalau Anda tidak
ingin kesal, biarkan calo-calo yang menawarkan
bantuan, bayar denda sesuai tarif resmi.
PERSYARATAN, PROSEDUR DAN
MEKANISME
PENDAFTARAN RANMOR DI KB.
SAMSAT
Pendaftaran Baru :
Ranmor Complit Built Up (CBU)
Persyaratan :
a) Formulir A.
b) Faktur
c) VIN dan PIB
d) KTP / Akte Pendirian
e) Cek Fisik
Prosedur :
a) Mengisi Surat Pemberitahuan Pajak
Kendaraan Bermotor (SPPKB) dan
formulir pendaftaran kendaraan bermotor
(Wajib Pajak)
b) Menyerahkan Berkas ke loket II (Wajib
Pajak)
c) Penelitian dokumen dan hasil cek fisik (Polri
dan Dipenda)
d) Membayar Biamin STNK, BPKB dan
TNKB (Putor)
e) Penetapan dan Pembayaran PKB, BBNKB
dan SWDKLLJ (Dipenda dan JR)
f) Cetak STNK dan Tanda Pelunasan PKB/
BBNKB (Polri dan Dipenda)
g) Penyerahan STNK dan TNKB (Polri)
Biaya Administrasi :
Berdasarkan PP no.31 tahun 2004, tentang tarif atas
jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian
Negara Republik Indonesia, sebagai berikut:
Biaya Administrasi STNK :
(1) Roda 2/3/Angkutan Umum:Rp 25.000,-
(2) Roda 4 : Rp 50.000,-
Biaya Administrai TNKB
(1) Roda 2/3/Angkutan Umum:Rp 15.000,-
(2) Roda 4:Rp 20.000,-
Biaya Administrasi BPKB
(1) Roda 2/3/Angkutan Umum:Rp 70.000,-
(2) Roda 4:Rp 80.000,-
(3) Waktu Penyelesaian 60 Menit.
Ranmor Complit Knock Down
(CKD).
Persyaratan :
a) Faktur
b) Nomor Identifikasi Kendaraan (NIK)
c) KTP / Akte Pendirian
d) Cek Fisik
Prosedur :
a) Mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Kendaraan
Bermotor (SPPKB) dan formulir pendaftaran
kendaraan bermotor (Wajib Pajak)
b) Menyerahkan Berkas ke loket II (Wajib Pajak)
c) Penelitian dokumen dan hasil cek fisik (Polri dan
Dipenda)
d) Membayar Biamin STNK, BPKB dan TNKB
(Putor)
e) Penetapan dan Pembayaran PKB, BBNKB dan
SWDKLLJ (Dipenda dan JR)
f) Cetak STNK dan Tanda Pelunasan PKB/
BBNKB (Polri dan Dipenda)
g) Penyerahan STNK dan TNKB (Polri)
Biaya Administrasi:
Biaya Administrasi STNK:
(1) Roda 2/3/Angkutan Umum: Rp 25.000,-
(2) Roda 4: Rp 50.000,-
Biaya Administrai TNKB
(1) Roda 2/3/Angkutan Umum: Rp 15.000,-
(2) Roda 4: Rp 20.000,-
Biaya Administrasi BPKB
(1) Roda 2/3/Angkutan Umum: Rp 70.000,-
(2) Roda 4: Rp 80.000,-
(3) Waktu Penyelesaian 60 Menit.
Pengesahan STNK setiap tahun
Persyaratan:
1) BPKB Asli
2) STNK Asli
3) KTP/Surat Keterangan Domisili
Mekanisme Pengesahan 1 Tahun
Prosedur :
1) Mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Kendaraan
Bermotor (SPPKB) dan formulir pendaftaran
kendaraan bermotor (Wajib Pajak)
2) Menyerahkan Berkas ke loket II (Wajib Pajak)
3) Penelitian dokumen (Polri dan Dipenda)
4) Penetapan dan Pembayaran PKB (Dipenda)
5) Pencetakan Tanda Lunas Pajak dan Pengesahan
STNK (Polri dan Dipenda)
6) Penyerahan STNK (Polri)
Biaya Administrasi Nihil
Waktu Penyelesaian 15 Menit, untuk Pelayanan Drive
Thru di KB. Samsat Surabaya I dan Batu 5 menit.
Perpanjangan STNK 5 Tahun
Persyaratan :
1) BPKB Asli
2) STNK Asli
3) KTP / Surat Keterangan Domisili
4) Cek Fisik
Perpanjangan 5 tahun
1) Mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Kendaraan
Bermotor (SPPKB) dan formulir pendaftaran
kendaraan bermotor (Wajb Pajak)
2) Menyerahkan Berkas ke loket II (Wajib Pajak)
3) Penelitian dokumen dan hasil cek fisik (Polri dan
Dipenda)
4) Membayar biaya administrasi STNK dan
TNKB (Putor)
5) Penetapan dan Pembayaran PKB (Dipenda)
6) Pencetakan Tanda Lunas Pajak, cetak STNK
dan TNKB (Polri dan Dipenda)
7) Penyerahan STNK dan TNKB (Polri)
Biaya Administrasi
1) Biaya Administrasi STNK :
a) Roda 2/3/Angkutan Umum: Rp 25.000,-
b) Roda 4 : Rp 50.000,-
2) Biaya Administrai TNKB
a) Roda 2/3/Angkutan Umum: Rp 15.000,-
b) Roda 4 : Rp 20.000,-
(c) Waktu Penyelesaian 30 Menit
Pendaftaran kendaraan bermotor
Mutasi Keluar Daerah
Persyaratan :
1) BPKB Asli
2) STNK Asli
3) KTP / Surat Keterangan Domisili pemilik
baru
4) Kwitansi (apabila ganti nama)
5) Cek Fisik
Prosedur :
1) Cek Fisik, kendaraan dating ke Kb. Samsat
(Polri)
2) Fiskal / bukti pelunasan pajak kendaraan
bermotor (Dipenda)
3) Pendaftaran ke loket mutasi (Wajib Pajak)
4) Penelitian berkas di loket mutasi/cross check
berkas arsip STNK, KI BPKB dan hasil cek fisik
(Polri dan Dipenda)
5) Penulisan BPKB (Polri)
6) Membuat surat pengantar ke KB. Samsat tujuan
(Polri)
7) Membuat surat pemberitahuan/TR tentang
mutasi kendaraan bermotor ke KB. Samsat
tujuan (Polri)
8) Pengiriman berkas mutasi ke KB. Samsat tujuan
(Polri)
9) Menyimpan arsip berkas mutasi (Polri)
Biaya Administrasi Nihil
Waktu Penyelesaian 1 x 24 Jam
Pendaftaran kendaraan bermotor
Mutasi Masuk Daerah
Persyaratan :
1) BPKB Asli
2) STNK Asli
3) KTP/Surat Keterangan Domisili pemilik baru
4) Cek Fisik
5) Kwitansi (apabila ganti nama)
6) Fiskal dari KB. Samsat asal
7) Berkas arsip STNK dan KI BPKB
8) Surat pengantar dari KB. Samsat asal
Prosedur :
a) Mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Kendaraan
Bermotor (SPPKB) dan formulir pendaftaran
kendaraan bermotor (Wajib Pajak)
b) Penelitian dokumen dan hasil cek fisik (Polri dan
Dipenda)
c) Cross Check ke KB. Samsat asal oleh Ditlantas
Polda Jatim (Polri)
d) Membayar Biamin STNK dan TNKB (Putor)
e) Penetapan dan Pembayaran PKB/BBNKB
(Dipenda)
f) Cetak Tanda Pelunasan PKB/BBNKB,
SWDKLLJ, STNK dan TNKB (Polri, Dipenda
dan JR)
g) Penulisan BPKB (Polri)
h) Penyerahan STNK, BPKB dan TNKB (Polri)
Biaya Administrasi Nihil
Biaya Administrasi STNK :
a) Roda 2/3/Angkutan Umum: Rp 25.000,-
b) Roda 4 : Rp 50.000,-
Biaya Administrai TNKB
a) Roda 2/3/Angkutan Umum : Rp 15.000,-
b) Roda 4 : Rp 20.000,-
Waktu Penyelesaian 60 Menit
PERSYARATAN PENDAFTARAN
KEPEMILIKAN KENDARAAN
BERMOTOR (BPKB)
I. Penerbitan BPKB baru
Pendaftaran Kendaraan Bermotor CKD/
Produksi Dalam Negeri
a. Mengisi formulir permohonan.
b. Identitas :
1) Untuk perorangan: Jatidiri yang sah + satu
lembar foto copy, bagi yang berhalangan
melampirkan surat kuasa bermaterai
cukup.
2) Untuk Badan Hukum: Salinan Akte
Pendirian + satu lembar foto copy,
Keterangan domisili, Surat Kuasa
bermaterai cukup dan ditanda tangani
oleh pimpinan serta dibubuhi cap badan
hukum yang bersangkutan.
3) Untuk instansi pemerintah (termasuk
BUMN dan BUMD): Surat Tugas /Surat
Kuasa bermaterai cukup dan ditanda
tangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap
badan hukum yang bersangkutan
c. Faktur Pembelian.
d. Sertifikat Uji Tipe, tanda bukti lulus uji tipe,
sertifikat NIK dan tanda pendaftaran tipe
e. Kendaraan bermotor yang mengalami
perubahan bentuk harus melampirkan Surat
Keterangan dari perusahaan karoseri yang
mendapat ijin.
f. Rekomendasi dari instansi yang berwenang
tentang penggunaan kendaraan bermotor untuk
angkutan umum.
g. Cek fisik kendaraan bermotor.
Pendaftaran Kendaraan Bermotor CBU
a. Mengisi formulir permohonan.
b. Identitas :
1) Untuk perorangan : Jatidiri yang sah + satu
lembar foto copy, bagi yang berhalangan
melampirkan surat kuasa bermaterai
cukup.
2) Untuk Badan Hukum: Salinan Akte
pendirian + satu lembar foto copy,
Keterangan domisili, Surat Kuasa
bermaterai cukup dan ditanda tangani
oleh pimpinan serta dibubuhi cap badan
hukum yang bersangkutan.
3) Untuk instansi pemerintah (termasuk
BUMN dan BUMD): Surat Tugas/Surat
Kuasa bermaterai cukup dan ditanda
tangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap
badan hukum yang bersangkutan
c. Faktur Pembelian.
d. Formulir A dari Bea Cukai.
e. Pemberitahuan import barang (PIB).
f. Sertifikat Uji Tipe, tanda bukti lulus uji tipe,
sertifikat VIN dan tanda pendaftaran tipe untuk
keperluan import.
g. Surat Keterangan Rekondisi dari Perusahaan
rekondisi yang memiliki ijin yang sah (khusus
untuk kendaraan bermotor yang diimpor dalam
keadaan bukan baru untuk diperjual belikan).
h. Rekomendasi dari instansi yang berwenang
tentang penggunaan kendaraan bermotor untuk
angkutan umum.
i. Rekomendasi dari Dirlantas Polri untuk
kendaraan CBU yang tiba melalui pelabuhan
Tanjung Priok/Dirlantas Polda Jatim untuk
kendaraan yang tiba melalui pelabuhan Tanjung
Perak.
j. Cek fisik kendaraan bermotor.
Pendaftaran Kendaraan Bermotor Eks Dump
Dephan/TNI/POLRI
a. Mengisi formulir permohonan.
b. Identitas :
1) Untuk perorangan: jati diri yang sah + satu
lembar foto copy, bagi yang berhalangan
melampirkan surat kuasa bermaterai
cukup.
2) Untuk Badan Hukum: Salinan Akte
pendirian + satu lembar foto copy,
Keterangan domisili, Surat Kuasa
bermaterai cukup dan ditanda tangani
oleh pimpinan serta dibubuhi cap badan
hukum yang bersangkutan.
3) Untuk instansi pemerintah (termasuk
BUMN dan BUMD): Surat tugas/Surat
Kuasa bermaterai cukup dan ditanda
tangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap
badan hukum yang bersangkutan.
c. Surat Keputusan Penghapusan dari menteri
pertahanan / Panglima TNI / Kepala Kepolisian
Negara Republik Indonesia
d. Surat Keputusan Penjualan dari Kepala Staf
Angkatan / Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia.
e. Daftar Kolektif kendaraan yang dilegalisir
oleh kesatuan yang melaksanakan Dump/
Penghapusan.
f. Berita Acara penjualan.
g. Kuitansi pembayaran yang bermaterai cukup.
h. Chek fisik kendaraan bermotor
Pendaftaran Kendaraan Bermotor Eks
Lelang Negara
a. Mengisi formulir permohonan.
b. Identitas :
1) Untuk perorangan: jati diri yang sah + satu
lembar foto copy, bagi yang berhalangan
melampirkan surat kuasa bermaterai
cukup.
2) Untuk Badan Hukum : Salinan Akte
pendirian + satu lembar fotocopy,
Keterangan domisili, Surat Kuasa
bermaterai cukup dan ditanda tangani
oleh pimpinan serta dibubuhi cap badan
hokum yang bersangkutan.
3) Untuk instansi pemerintah (termasuk
BUMN dan BUMD): Surat tugas/Surat
Kuasa bermaterai cukup dan ditanda
tangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap
badan hukum yang bersangkutan.
c. Khusus Kendaraan Bermotor dengan fasilitas
Penangguhan bea masuk terlebih dahulu harus
melunasi bea masuk, kecuali ditentukan lain oleh
Menteri Keuangan.
d. Surat Keputusan Lelang dari instansi yang
berwenang.
e. Foto Copy Risalah lelang/Berita Acara
penyerahan barang yang dilegalisir oleh badan
lelang negara.
f . Kuitansi Pembelian bermaterai cukup.
g. Untuk kendaraan bermotor ex-lelang negara
hasil pengungkapan kejahatan harus disertai
rekomendasi dari Dirlantas untuk menyatakan
kendaraan tersebut belum pernah didaftarkan
sebelumnya.
h. Cek fisik kendaraan bermotor
Pendaftaran Kendaraan Bermotor Ex CD/
CC berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 1957
(Formulir C)
a. Mengisi formulir permohonan.
b. Faktur Pembelian
c. Surat Pengantar dari Kedutaan yang
bersangkutan.
d. Formulir B dari Instansi Bea dan Cukai untuk
kendaraan yang mendapat fasilitas penangguhan
bea masuk.
e. Formulir C dari Instansi Bea dan Cukai telah
membayar bea masuk.
f. Pemberitahuan impor barang (PIB) untuk
kendaraan impor (CBU).
g. Rekomendasi dari Departemen Luar Negeri.
h. Rekomendasi dari Dirlantas Polri / DirLantas
Polda untuk kendaraan CBU.
i. STNK asli + satu lembar STNK Foto Copy.
j. Untuk kendaraan CKD yang menggunakan
fasilitas PP 8 tahun 1957 pada saat dialihkan
melampirkan faktur pembelian kendaraan.
k. Cek fisik kendaraan bermotor
Pendaftaran Kendaraan Bermotor Ex Badan
Internasional berdasarkan PP No.19 tahun
1955 (Formulir C)
a. Mengisi formulir permohonan.
b. Faktur Pembelian
c. Surat Pengantar/Keterangan dari Sekretariat
Negara Republik Indonesia.
d. foto copy Formulir B dari Instansi Bea dan
Cukai untuk kendaraan yang mendapat fasilitas
penangguhan bea masuk.
e. Formulir C dari Instansi Bea dan Cukai bahwa
telah membayar bea masuk
f. Pemberitahuan impor barang (PIB) untuk
kendaraan impor (CBU).
g. Surat Pengantar dari badan internasional
h Rekomendasi dari Dirlantas Polri/ DirLantas
Polda untuk kendaraan CBU.
i. STNK asli + satu lembar STNK Foto Copy.
j. Cek fisik kendaraan bermotor.
II. Mutasi BPKB
Pendaftaran Kendaran Bermotor Tukar
Nama Atas Dasar Jual Beli
a. Mengisi formulir permohonan.
b. Identitas :
1) Untuk perorangan : jati diri yang sah + satu
lembar foto copy, bagi yang berhalangan
melampirkan surat kuasa bermaterai
cukup.
2) untuk Badan Hukum : salinan Akte
pendirian + satu lembar foto copy,
Keterangan domisili, Surat Kuasa
bermaterai cukup dan ditanda tangani
oleh pimpinan serta dibubuhi cap badan
hukum yang bersangkutan.
3) Untuk instansi pemerintah (termasuk
BUMN dan BUMD) : Surat tugas / Surat
Kuasa bermaterai cukup dan ditanda
tangani oleh pimpinan serta dibubuhi
cap.
c. STNK Asli
d. BPKB Asli
e. Kuitansi Pembelian bermaterai cukup
f. Bukti pelunasan PKB/BBN-KB dan
SWDKLLJ.
g. Cek fisik kendaraan bermotor
Pendaftaran Kendaraan Bermotor Pindah
Keluar Daerah Asal Pendaftaran
a. Mengisi formulir permohonan.
b. Identitas :
1) Untuk perorangan : jati diri yang sah + satu
lembar foto copy, bagi yang berhalangan
melampirkan surat kuasa bermaterai
cukup.
2) Untuk Badan Hukum : Salinan Akte
pendirian + satu lembar foto copy,
Keterangan domisili, Surat Kuasa
bermaterai cukup dan ditanda tangani
oleh pimpinan serta dibubuhi cap badan
hukum yang bersangkutan.
3) Untuk instansi pemerintah (termasuk
BUMN dan BUMD) : Surat tugas / Surat
Kuasa bermaterai cukup dan ditanda
tangani oleh pimpinan serta dibubuhi
cap.
c. STNK Asli
d. BPKB Asli
e. Kuitansi Pembelian bermaterai cukup
f. Bukti pelunasan PKB/BBN-KB dan
SWDKLLJ.
g. Cek fisik kendaraan bermotor.
Pendaftaran Kendaraan Bermotor Pindah
Dari Luar Daerah
a. Mengisi formulir permohonan.
b. Identitas:
1) Untuk perorangan: jati diri yang sah + satu
lembar foto copy, bagi yang berhalangan
melampirkan surat kuasa bermaterai
cukup.
2) Untuk Badan Hukum: Salinan Akte
pendirian + satu lembar foto copy,
Keterangan domisili, Surat Kuasa
bermaterai cukup dan ditanda tangani
oleh pimpinan serta dibubuhi cap badan
hukum yang bersangkutan
3) Untuk instansi pemerintah (termasuk
BUMN dan BUMD) : Surat tugas / Surat
Kuasa bermaterai cukup dan ditanda
tangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap
c. Surat keterangan pindah pengganti STNK
d. BPKB Asli
e. Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah
f. Kuitansi pembelian yang sah (untuk ganti
pemilik)
g. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan
bermotor.
h. Bukti pelunasan PKB/BBN-KB dan
SWDKLLJ.
i. Rekomendasi hasil cross chek kendaraan.
Pendaftaran Kendaraan Bermotor Pindah
Alamat Dalam Wilayah Pendaftaran
a. Mengisi formulir permohonan.
b. Identitas:
1) Untuk perorangan: Jatidiri yang sah + satu
lembar foto copy, bagi yang berhalangan
melampirkan surat kuasa bermaterai
cukup.
2) Untuk Badan Hukum: Salinan Akte
pendirian + satu lembar fotocopy,
keterangan domisili, Surat Kuasa
bermaterai cukup dan ditanda tangani
oleh pimpinan serta dibubuhi cap badan
hukum yang bersangkutan.
3) Untuk instansi pemerintah (termasuk
BUMN dan BUMD) : Surat Tugas/Surat
Kuasa bermaterai cukup dan ditanda
tangani oleh pimpinan serta dibubuhi
cap.
c. STNK Asli
d. BPKB Asli
e. Bukti pelunasan PKB/BBN-KB dan
SWDKLLJ.
f. Cek fisik kendaraan bermotor
Pendaftaran Kendaraan Bermotor Rubah
Bentuk dan/atau Ganti Warna.
a. Mengisi formulir permohonan.
b. Identitas :
1) Untuk perorangan: jati diri yang sah + satu
lembar foto copy, bagi yang berhalangan
melampirkan surat kuasa bermaterai
cukup.
2) Untuk Badan Hukum: Salinan Akte
pendirian + satu lembar foto copy,
Keterangan domisili, Surat Kuasa
bermaterai cukup dan ditanda tangani
oleh pimpinan serta dibubuhi cap badan
hukum yang bersangkutan.
3) Untuk instansi pemerintah (termasuk
BUMN dan BUMD): Surat Tugas / Surat
Kuasa bermaterai cukup dan ditanda
tangani oleh pimpinan serta dibubuhi
cap.
c. STNK Asli
d. BPKB Asli
e. Bukti pelunasan PKB/BBN-KB dan
SWDKLLJ.
f. Surat Keterangan rubah bentuk dan atau ganti
warna dari perusahaan karoseri/bengkel yang
telah memiliki ijin yang sah.
g. Cek fisik kendaraan bermotor
Pendaftaran Kendaraan Bermotor Ganti
Mesin.
a. Mengisi formulir permohonan.
b. Identitas :
1) Untuk perorangan: jati diri yang sah + satu
lembar foto copy, bagi yang berhalangan
melampirkan surat kuasa bermaterai
cukup.
2) Untuk Badan Hukum: Salinan Akte
pendirian + satu lembar foto copy,
Keterangan domisili, Surat Kuasa
bermaterai cukup dan ditanda tangani
oleh pimpinan serta dibubuhi cap badan
hukum yang bersangkutan.
3) Untuk instansi pemerintah (termasuk
BUMN dan BUMD): Surat Tugas/Surat
Kuasa bermaterai cukup dan ditanda
tangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap
c. STNK Asli
d. BPKB Asli
e. Bukti pelunasan PKB/BBN-KB dan
SWDKLLJ.
f. Surat Pernyataan dari pemilik bermaterai cukup
bahwa kendaraan tidak dalam perkara/sengketa
atau tidak sedang dijaminkan.
g. Untuk penggantian mesin yang berasal dari
pembelian import harus memiliki Invoerpas /
PIB yang menyebutkan nomor mesin.
h. Apabila ganti mesin berasal dari kendaraan
bermotor yang telah memiliki nomor pendaftaran
kendaraan bermotor (Nomor Polisi) agar BPKB
dan STNK kendaraan tersebut dilampirkan,
selanjutnya STNK ditarik dan BPKB diberikan
cacatan oleh petugas.
i. Cek fisik kendaraan bermotor
Pendaftaran Kendaraan Bermotor Ganti
Nomor Pendaftaran (No.Pol.)
a. Mengisi formulir permohonan.
b. Identitas :
1) Untuk perorangan: Jatidiri yang sah + satu
lembar foto copy, bagi yang berhalangan
melampirkan surat kuasa bermaterai
cukup.
2) Untuk Badan Hukum : Salinan Akte
pendirian + satu lembar foto copy,
Keterangan domisili, Surat Kuasa
bermaterai cukup dan ditanda tangani
oleh pimpinan serta dibubuhi cap badan
hukum yang bersangkutan
3) Untuk instansi pemerintah (termasuk
BUMN dan BUMD): Surat Tugas/Surat
Kuasa bermeterai cukup dan ditanda
tangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap
c. STNK Asli
d. BPKB Asli
e. Bukti pelunasan PKB/BBN-KB dan
SWDKLLJ.
f. Surat permohonan dari pemilik untuk ganti
nomor pendaftaran dengan alasan yang dapat
diterima.
g. Cek fisik kendaraan bermotor.
Pendaftaran Kendaraan Bermotor Ganti
Pemilik Eks Kendaraan Bermotor Perorangan
Dinas Milik Negara.
a. Mengisi formulir permohonan.
b. Identitas:
1) Untuk perorangan : jati diri yang sah + satu
lembar foto copy, bagi yang berhalangan
melampirkan surat kuasa bermaterai
cukup.
2) Untuk Badan Hukum: Salinan Akte
pendirian + satu lembar foto copy,
Keterangan domisili, Surat Kuasa
bermaterai cukup dan ditanda tangani
oleh pimpinan serta dibubuhi cap badan
hukum yang bersangkutan.
3) Untuk instansi pemerintah (termasuk
BUMN dan BUMD): Surat Tugas/Surat
Kuasa bermeterai cukup dan ditanda
tangani oleh pimpinan serta dibubuhi
cap.
c. STNK Asli
d. BPKB Asli
e. Bukti pelunasan PKB/BBN-KB dan
SWDKLLJ.
f. Surat keputusan penjualan dan penghapusan/
pengalihan kendaraan bermotor dinas dari
pejabat yang berwenang.
g. Cek fisik kendaraan bermotor
Pendaftaran Kendaraan Bermotor
Berdasarkan Putusan Pengadilan.
a. Mengisi formulir permohonan.
b. Identitas :
1) Untuk perorangan: Jatidiri yang sah + satu
lembar foto copy, bagi yang berhalangan
melampirkan surat kuasa bermaterai
cukup.
2) Untuk Badan Hukum: Salinan Akte
pendirian + satu lembar foto copy,
Keterangan domisili, Surat Kuasa
bermaterai cukup dan ditanda tangani
oleh pimpinan serta dibubuhi cap badan
hukum yang bersangkutan.
3) Untuk instansi pemerintah (termasuk
BUMN dan BUMD): Surat Tugas/Surat
Kuasa bermaterai cukup dan ditanda
tangani oleh pimpinan serta dibubuhi
cap.
c. STNK Asli
d. BPKB Asli
e. Bukti pelunasan PKB/BBN-KB dan
SWDKLLJ.
f. Salinan Keputusan pengadilan negeri yang telah
mempunyai kekuatan hukum dan dilegalisir.
g. Cek fisik kendaraan bermotor.
Pendaftaran Kendaraan Bermotor Atas
Dasar Hibah/Waris
a. Mengisi formulir permohonan.
b. Identitas :
1) Untuk perorangan: Jatidiri yang sah + satu
lembar foto copy, bagi yang berhalangan
melampirkan surat kuasa bermaterai
cukup.
2) Untuk Badan Hukum: Salinan Akte
pendirian + satu lembar foto copy,
Keterangan domisili, Surat Kuasa
bermaterai cukup dan ditanda tangani
oleh pimpinan serta dibubuhi cap badan
hukum yang bersangkutan.
3) Untuk instansi pemerintah (termasuk
BUMN dan BUMD): Surat Tugas/Surat
Kuasa bermaterai cukup dan ditanda
tangani oleh pimpinan serta dibubuhi
cap.
c. STNK Asli
d. BPKB Asli
e. Bukti pelunasan PKB/BBN-KB dan
SWDKLLJ.
f. Surat keterangan kematian dan persetujuan ahli
waris/akte notaris.
g. Surat hibah yang bermaterai cukup.
h. Khusus bagi kendaraan yang belum melunasi
bea masuk harus melampirkan Formulir C dari
Bea dan Cukai.
i. Cek fisik kendaraan bermotor.
Pendaftaran Kendaraan Bermotor Ganti
Pemilik Atas Dasar Perubahan Nama Badan
Hukum atau Penggabungan Perusahaan.
a. Mengisi formulir permohonan.
b. STNK Asli
c. BPKB Asli
d. Salinan Akte Notaris pendirian perusahaan yang
baru + satu lembar fotocopy.
e. Surat Keterangan domisili
f. Surat Kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani
oleh Pimpinan Perusahaan serta dibubuhi
cap badan hukum yang bersangkutan.
g. Bukti peluansan PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ
(SKPD yang telah divalidasi) tahun terakhir.
h. Cek fisik kendaraan bermotor.
Pendaftaran Kendaraan Bermotor Eks
Taksi
a. Mengisi formulir permohonan.
b. Identitas :
1) Untuk perorangan: Jatidiri yang sah + satu
lembar foto copy, bagi yang berhalangan
melampirkan surat kuasa bermaterai
cukup.
2) Untuk Badan Hukum: Salinan Akte
pendirian + satu lembar foto copy,
Keterangan domisili, Surat Kuasa
bermaterai cukup dan ditanda tangani
oleh pimpinan serta dibubuhi cap badan
hukum yang bersangkutan.
3) Untuk instansi pemerintah (termasuk
BUMN dan BUMD): Surat Tugas/Surat
Kuasa bermaterai cukup dan ditanda
tangani oleh pimpinan serta dibubuhi
cap.
c. STNK Asli
d. BPKB Asli
e. Kuitansi pembelian yang sah.
f. Formulir C dari Bea Dan Cukai, kecuali Menteri
Keuangan menetapkan lain.
g. Bukti pelunasan PKB/BBN-KB dan
SWDKLLJ.
h. Rekomendasi dari Dirlantas Polri/Dir Lantas
Polda.
i. Cek fisik kendaraan bermotor.
III. Penerbitan BPKB Duplikat
Pendaftaran BPKB Hilang
Persyaratan :
a. Mengisi formulir permohonan
b. Surat Keterangan kehilangan dari Kepolisian
Negara Republik Indonesia + Berita Acara
Pemeriksaan (BAP)
c. Identitas :
1) Untuk perorangan: Jatidiri yang sah + satu
lembar foto copy, bagi yang berhalangan
melampirkan surat kuasa bermaterai
cukup.
2) Untuk Badan Hukum: Salinan Akte
pendirian + satu lembar foto copy,
Keterangan domisili, Surat Kuasa
bermaterai cukup dan ditanda tangani
oleh pimpinan serta dibubuhi cap badan
hukum yang bersangkutan
3) Untuk Instansi Pemerintah : Surat
Keterangan Kepemilikan BPKB Instansi
yang ditandatangani oleh Pimpinan dan
distempel/cap Instansi.
d. Surat Pernyataan BPKB hilang yang bubuhi
materai dan ditanda-tangani pemilik.
e. Bukti penyiaran pada media massa cetak
sebanyak 2(dua) kali setiap bulannya dengan
tenggang waktu penyiaran selama 2(dua) bulan
melalui media massa cetak lokal, Regional dan
Nasional.
f. Surat Keterangan dari pihak Bank bahwa BPKB
tidak dalam status Jaminan Bank / Anggunan,
jika di wilayah tersebut terdapat tidak lebih dari
2 (dua) Bank.
g. STNK Asli.
h. Cek fisik kendaraan bermotor.
Pendaftaran BPKB Terbakar
a. BPKB terbakar habis
Persyaratan :
1) Mengisi formulir permohonan
2) Surat Keterangan BPKB telah terbakar dari
Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3) Identitas :
a) Untuk perorangan: Jatidiri yang sah + satu
lembar foto copy, bagi yang berhalangan
melampirkan surat kuasa bermaterai
cukup.
b) Untuk Badan Hukum: Salinan Akte
pendirian + satu lembar foto copy,
Keterangan domisili, Surat Kuasa
bermaterai cukup dan ditanda tangani
oleh pimpinan serta dibubuhi cap badan
hukum yang bersangkutan
c) Untuk Instansi Pemerintah: Surat
Keterangan Kepemilikan BPKB Instansi
yang ditandatangani oleh Pimpinan dan
distempel/cap Instansi.
4) Surat Pernyataan BPKB terbakar yang bubuhi
meterai dan ditandatangani pemilik.
5) Bukti penyiaran pada media massa cetak
sebanyak 2 dua) kali dengan tenggang waktu
penyiaran pertama ke penyiaran kedua 1(satu)
bulan.
6) Surat Keterangan dari pihak Bank bahwa BPKB
tidak dalam status Jaminan Bank/Anggunan.
7) STNK Asli.
8) Cek fisik kendaraan bermotor.
BPKB Terbakar Sebagian/Masih Bisa
dibaca
Persyaratan :
1) Mengisi formulir permohonan
2) Surat Keterangan BPKB telah terbakar dari
Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3) Identitas :
a) Untuk perorangan : Jatidiri yang sah + satu
lembar foto copy, bagi yang berhalangan
melampirkan surat kuasa bermaterai
cukup.
b) Untuk Badan Hukum : Salinan Akte
pendirian + satu lembar foto copy,
Keterangan domisili, Surat Kuasa
bermaterai cukup dan ditanda tangani
oleh pimpinan serta dibubuhi cap badan
hukum yang bersangkutan
c) Untuk Instansi Pemerintah : Surat
Keterangan Kepemilikan BPKB Instansi
yang ditandatangani oleh Pimpinan dan
distempel/cap Instansi.
4) Surat Pernyataan BPKB terbakar yang bubuhi
meterai dan ditandatangani pemilik.
5) STNK Asli
6) BPKB asli yang terbakar
7) Cek fisik kendaraan bermotor.
Pendaftaran BPKB Rusak
Persyaratan :
a. Mengisi formulir permohonan
b. Surat Keterangan BPKB rusak dari Kepolisian
Negara Republik Indonesia.
c. Identitas :
1) Untuk perorangan: Jatidiri yang sah + satu
lembar foto copy, bagi yang berhalangan
melampirkan surat kuasa bermaterai
cukup.
2) Untuk Badan Hukum: Salinan Akte
pendirian + satu lembar foto copy,
Keterangan domisili, Surat Kuasa
bermaterai cukup dan ditanda tangani
oleh pimpinan serta dibubuhi cap badan
hukum yang bersangkutan
3) Untuk Instansi Pemerintah : Surat
Keterangan Kepemilikan BPKB Instansi
yang ditandatangani oleh Pimpinan dan
distempel/cap Instansi.
d. STNK Asli
e. BPKB asli yang rusak
f. Cek fisik kendaraan bermotor.
Biaya Administrasi
Berdasarkan PP no.31 tahun 2004, tentang tarif atas
jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku
pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Biaya
Administrasi BPKB
1) Roda 2/3/Angkutan Umum : Rp 70.000,/
penerbitan
2) Roda 4 : Rp 80.000,/
penerbitan

Keterangan :
Pemohon/yang dikuasakan datang ke kantor
pelayanan pendaftaran kepemilikan kendaraan
bermotor dengan membawa persyaratan yang telah
ditentukan, apabila ada persyaratan administrasi yang
harus dilengkapi (surat rekomendasi) dapat menuju
pada pokja administrasi kendaraan. Setelah semua
persyaratan lengkap pemohon dapat mendaftarkan
kepemilikan kendaraan pada pokja pendaftaran
ranmor. Setelah dinyatakan lengkap pokja pendaftaran
menyerahkan berkas pada pokja registrasi/entry data.
Setelah data dientry secara otomatis surat keterangan
(SKET) akan tercetak yang kemudian di validasi dan
diberikan kepada pemohon sebagai kelengkapan
berkas cetak STNK dan TNKB pada KB Samsat.
Sket selain berisi data identitas pemilik dan identitas
kendaraan bermotor juga sudah mencantumkan
nomor Polisi (no.pol) dan no. Seri BPKB.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s